JAKARTA - Pemerintah dinilai tidak cerdas dan serius dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Faktor ini yang menjadi penyebab jebolnya APBN.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VII Dewi Aryani menyatakan bila pemikiran yang ada selama ini salah. Menurut dia, jebolnya APBN tidak disebabkan oleh subsidi melainkan karena pemerintah yang tidak serius dalam mengelola APBN.
"APBN kita jebol bukan karena subsidi, bukan karena salah rakyat," kata Dewi Aryani, dalam diskusi solusi tepat subsidi BBM, di Menteng, Jakarta, Rabu (19/12/2012).
Dewi menambahkan, ketidakefisienan pengelolaan APBN tersebut terlihat dari efektifitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang aktif bekerja hanya 20 persen dan sisanya 80 persen tidak bekerja secara efektif. "PNS yang betul-betul kerja hanya 20 persen. Itu beban inefisen 80 persen," ungkap Dewi.
Selain itu, dia menilai efisiensi juga terlihat pada lembaga pemerintah, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dia menjelaskan, satu dari 141 BUMN yaitu PLN sudah melakukan efisiensi Rp37 triliun, bagaimana jika 141 BUMN tersebut tidak semuanya efisien.
"Itu baru PNS dan aparatur negara yang tidak efisien. Belum lagi korupsinya, satu BUMN kita, PLN salah satu dari 141 BuMN, bayangkan 141 BUMN Rp1 triliun saja," tutup Dewi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah ke depan akan selektif dalam menerima PNS. Pemerintah juga tidak menginginkan bila ada pemerintah daerah yang harus menambah pegawai saat ada penggantian kepala daerah.
Kondisi ini hanya dianggap sebagai pemborosan belanja pemerintah daerah. Padahal, Hatta ingin pemerintah daerah menggunakan dana APBD-nya untuk infrastruktur. (SOURCE)
Posts
